Peserta Jamnas Masih Ditagih Kontribusi, Ketua LPRI Toraja Warning Pusdiklatcab Pramuka Torut

TORAJA UTARA - Ketua Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) Toraja, Rasyid Mappadang, angkat bicara dan mendesak pemangku kebijakan pemerintah Toraja Utara, agar segera memanggil jajaran Pusdiklatcab Pramuka Toraja Utara, Rabu (20/7/2022). 

Rasyid Mappadang, mengatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Pusdiklatcab Pramuka Toraja Utara, bisa berakibat fatal yang mengarah ke dugaan tindakan pidana pungutan liar. 

Baca juga: Peranan Penting Wanita sebagai Agent of Change dalam Pengelolaan LHK

"Apa yang dilakukan oleh Pusdiklatcab Pramuka di Toraja Utara, terkait tagihan atau pungutan biaya kepada pihak sekolah maupun ke para Peserta Jamnas Cibubur sudah ada bentuk dugaan tindak berujung pidana yang kerap disebut pungutan liar", ungkap Rasyid Mappadang. 

Selaku ketua LPRI Toraja, Rasyid, juga menjelaskan bahwa disebut pungutan liar itu karena dana yang dikumpulkan tidak diserahkan ke bendahara Kwarcab untuk di masukkan ke rekening Kwarcab. 

Baca juga: Dewan Minta Aturan Live Music di Longgarkan

"Ini kan tidak diketahui bendahara Kwarcab, siapa yang kumpul itu uang dan siapa saja yang sudah serahkan bahkan berapa totalnya. Sementara dana bantuan Pemda untuk membiayai peserta Jamnas Pramuka ke Cibubur, sudah ada dan masih ada saldonya puluhan juta setelah biaya perlengkapan dibayar lunas sampai Campfee juga lunas", tandas Rasyid. 

Tak hanya itu, Rasyid Mappadang, juga menyarankan ke jajaran Pusdiklatcab Pramuka Toraja Utara, agar mengembalikan segera dana yang telah dikumpul, karena secara analissnya, patut dipertanyakan untuk apa dana tersebut sementara di satu sisi masih ada saldo Kwarcab Toraja Utara, yang berkisar kurang lebih 40 juta.

Baca juga: Diduga Makin Dipermainkan Agen Bersama Pangkalan, Harga Penjualan LPG 3 Kg di Toraja Utara Meroket Tembus 40 ribu Pertabung

"Kami sarankan jika memungkinkan di kembalikan aja dana tersebut, karena sudah ada dana dari Pemda 100 Juta yang mana semua kebutuhan perlengkapan peserta juga telah dibayarkan menggunakan dana hibah tersebut. Trus yang dipungut lagi itu, untuk apa? ", ketus Rasyid Mappadang. 

Dan jika sampai ini tidak ada kejelasan, terang Rasyid Mappadang, maka sebaiknya aparat penegak hukum, harus bisa dan segera memanggil jajaran Pusdiklatcab Pramuka Toraja Utara.

Baca juga: Ketua Umum PP Muhammadiyah Mendorong Penyelesaian Damai Usai Pemilu 2024

(Widian)