Penguatan Fungsi  Dukungan Manajemen, Peran P3E di Tingkat Tapak

SULSEL - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Sekertariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rapat Kerja Kesekretariatan Lingkup Kementerian LHK dilaksanakan secara Hybrid, Sabtu, 4 Nopember 2023 di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta Utara.

Kepala P3E SuMa, Dr Darhamsyah saat hadir pada pembahasan Rapat Kerja Lingkup Kesekretariatan Jenderal, Kementerian LHK tampil mewakili 5 (Lima) Satker Pusat Pengendalian Pembangunan (P3E), Sekertariat Jenderal yakni; P3E Jawa, P3E Sumatera,  P3E Kalimantan, P3E Bali Nusra serta P3E Papua.

Baca juga: Antisipasi Potensi Bencana Banjir, Bupati Maros Pantau Langsung Kesiapsiagaan Posko BPBD Maros

Dia mengungkapkan, sesuai arahan Sekretaris Jenderal KLHK, Bapak Bambang Hendroyono bahwa peran P3E sangat penting untuk mengorkestrasi, baik landscape maupun seascape management di tingkat tapak pada masing-masing Ekoregion.

Lebih lanjut dipaparkannya dihadapan orang nomor satu Sekertariat Jenderal bersama para jajaran pimpinan tinggi Pratama, Administrator, Pengawas  dan Fungsional yang hadir langsung  dan melalui kanal zoom bahwa Kita menjalankan sesuatu, ada formula Start with Why, dari Simon Sinek ( How Great Leaders Inspire Everyone to Take Qction, 2009).

Baca juga: Bupati Maros Serahkan Secara Simbolis Bantuan Kompensasi Sembako Kepada Masyarakat dari Pengelola Pembangunan Jalur Kereta Api

"Mengapa perlu Penguatan P3E ditingkat tapak? Bagaimana strategi penguatan P3E ditingkat tapak, " ungkapnya.

"Apa saja yang menjadi output, outcome dan benefit impact, " jelasnya lagi.

Baca juga: Dari Jawa, Suardi Saleh Kirim Pesan Bangga Sinergitas Forkopimda Tangani Bencana Alam

"Mengapa kita melakukan itu? Bukankah sekarang sudah jalan, " terang Kepala P3E SuMa ini.

Baca juga: Tingkatkan Persentase Capaian Herd Immunity Masyarakat, Bupati Maros Dorong ‘Kebut Vaksinasi’ di Tingkat RT

Darhamsyah menjelaskan, mengapa perlu penguatan peran P3E di tingkat tapak?

"Sebab hal ini merupakan tantangan ditingkat tapak itu sendiri, " ucapnya.

Baca juga: Syafruddin Nurdin Harap Jadi Sekda Harus Tahu Betul Visi - Misi Bupati

"Dengan tantangan di tapak diantaranya; Cross cutting issue_ serta Multi stakeholder, "ujar Kepala P3E SuMa KLHK ini.

"Kekuatan yang dimiliki P3E yakni; Kemampuan menangani lintas issue serta terletak di midlle management, " jelasnya  lagi.

Lebih lanjut diutarakannya bahwa Strategi  penguatan P3E di tingkat tapak adalah dengan penguatan regulasi untuk melaksanakan fungsi manajemen,  Norma Standar Petunjuk Kriteria (NSPK), Dana Alokasi  Khusus (DAK), Dekonsentrasi (Dekon) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kemudian penguatan sistem informasi sebagai decision support system dan penguatan soft skill, engaging communication , conflict resolution, agility, coaching dll, " terangnya.

"P3E juga memiliki peran yang tak dimiliki unit lain. Ada kekuatan di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) itu sendiri. Salah satunya adalah tidak bekerja secara SILO, " beber Darhamsyah.

Baca juga: Dihadiri Presiden RI, Plt Gubernur Sulsel Ikuti Virtual Hakordia 2021

Lebih lanjut ujar Darhamsyah, sebagai bentuk penguatan P3E, adalah; pembentukan peraturan Menteri/Keputusan Menteri terkait peran P3E sebagai koordinator intergarasi perencanaan sumber daya alam-Lingkungan Hidup/SDA-LH (Bidang LHK) di tingkat tapak dalam pencapaian Sasaran Strategis KLHK tertentu. Misalnya; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

"Pembentukan/penguatan P3E di NSPK terkait peran P3E yang diberikan oleh Ditjen PPKL dan PSLB3 serta Ditjen lainnya, " bebernya.

Pemberian peran/kewenangan P3E dalam juklak dan juknis terkait pemanfaatan DAK/DEKON dan dana bagi hasil.

Selanjutnya, ditingkat tapak; Pemda  Provinsi dan Kabupaten Kota serta masyarakat. Juga pada Objek yang akan di tingkatkan di IKLH terdiri dari air, sungai , udara, tutupan lahan, air laut, serta IKPS yang terdiri dari masyarakat melalui pengurangan dan Pemda melalui penanganan sampah.

"Dalam peran hexagonal role , eksistensi P3E dalam pengendalian  pembangunan bersama UPT KLHK, Provinsi, Kabupaten/Kota, Komunitas  Media, Perguruan tinggi  serta sektor di Daerah, yaitu, mengkoordinasikan perencanaan pada tingkat Ekoregion, seperti, membawa hasil lapangan ke perencanaan dan merumuskan intervensinya, " imbuh Darhamsyah.

Baca juga: Ini Kalimat Khusus Bupati Bantaeng Saat Pengambilan Sumpah 9 Kades Terpilih Periode 2021-2027

Dijelaskannya bahwa P3E sebagai pengendali pembangunan di tingkat Ekoregion dari intervensi anggaran (APBN, DEKON, DAK) dan regulasi atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Untuk output pada sasaran strategis KLHK  serta Outcome; produk KLHS hingga RPJMD yang telah dilaksanakan di Daerah, Analisis dan  membantu laboratorium di daerah kita (Ekoregion).

"Ini semua terasa dan terlihat  serta dengan brand yang kuat, " terangnya.

"Serta memastikan sasaran strategis KLHK pada tingkat Ekoregion tercapai, "pungkas sosok yang juga aktif sebagai leadership and eco-life coach di hadapan ratusan peserta rapat kerja lingkup Sekertariat Jenderal KLHK.

Pada pertemuan ini juga membahas  beberapa sesi yang berkaitan dengan penguatan fungsi dukungan manajemen lingkup Setjen dalam peningkatan pelayanan serta Fasilitasi capaian sasaran program KLHK, yaitu; Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KLHK,  nilai keterbukaan informasi publik, Tata kelola bantuan hibah luar dan kerjasama luar negeri.

Baca juga: 16 OPD Pemprov Sulsel Paparkan Kinerja dan Program Strategis

Serta Sesi indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum dan Progres peraturan perundang-undangan terbaru (Revisi UU 5/90).

Citizen report: Humas P3E SuMa