Korwil UPT Satker LHK SulSel: Perkuat Perencanaan dan Efisiensi dalam Tugas

SULSEL- Hal tersebut ditekankan Ir.Jusman saat membuka 'Entry Meeting Reviu Laporan Keuangan TA.2023' Lingkup  Satker KLHK SulSel  di Aula BP, Gedung Rachmat Wotoelar  P3E SUMA KLHK pada Senin, 29 Januari 2024.

Kegiatan tersebut bertujuan melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau UAKPA, Lingkup Satker LHK Sulawesi Selatan KLHK sekaligus melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada instansi terkait.

Baca juga: Wabup Barru Pantau Gelombang Laut di Sumpang Binangae

Lebih lanjut  Plt.Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku ini menerangkan bahwa kegiatan ini melaksanakan mandat dari Bapak Sekjen KLHK pada  rapat di Bandung kemarin. "Agar memastikan proses laporan keuangan kita berjalan sesuai prosedur, " jelasnya 

"Saya harap laporan yang kita susun ini mendapat percematan sama sama, " pesan Plt.Kepala P3E SUMA KLHK ini.

Baca juga: Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021, Pemkab Gelar Penyuluhan Hukum Anti Korupsi Kerjasama Kejari dan Polres Maros

"Bagaimana laporan keuangan kita ini agar lebih berkualitas. Saya kira dengan kehadiran dari Inspektorat Jenderal agar semakin lebih berkualitas, "harap Jusman.

Senada hal tersebut, Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA dari Pengendali Teknis , Inspektorat Jenderal Wil.IV  menerangkan bahwa Laporan keuangan kita ini agar dilengkapi dengan output Kinerja KLHK.

Baca juga: Jelang 2022, Bupati Bantaeng Minta Pihak Terkait Selesaikan Pekerjaan Terbengkalai

Jadi bisa dijelaskan kinerja di penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau LKKL 2023 sebab ini yang utama, Berpedoman pada  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

"Mohon untuk para pimpinan dan  para kepala tata usaha  untuk menindaklanjutinya, " pesan Andri.

Baca juga: Badai Telah Berlalu, Bupati Suardi Saleh Pulang Bawa Dua Berkah Dari Tanah Jawa

Diharapkannya lebih lanjut bahwa untuk para operator agar mengisi sistem SIAKHLAK dari Biro keuangan sehingga dokumen angka angka tersebut bisa dijelaskan. "Seperti dari mana dan sebagainya. tentu buktinya harus ada, Ini yang perlu penjelasan dari sistem, " bebernya.

Serta realisasi kinerja output dan outcome. Dimana Laporan kinerja adalah realisasi output langsung dan outcome.

Baca juga: Pimpin Rakor Penanganan Pasca Bencana Alam, Ini Instruksi Bupati Barru ke Kepala OPD

"Sedangkan laporan keuangan lebih menjelaskan nilai perbedaan nilai operasional yang dibiayai.

Sehingga idealnya adalah standar biaya dan output lebih efisien.

"Pentingnya sinergi antara keuangan dan perencana, serta administrasi dalam pelaporan BMN, " pungkasnya.

Sumber berita: Humas P3E Sulawesi dan Maluku