Kodam Hasanuddin Gelar Bimtek dan Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MAKASSAR - Kodam XIV/Hasanuddin menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertempat di Ruang Bina Yudha Makodam, Jl. Urip Sumoharjo Makassar. Jumat (22/04/2022) 

Bimtek tersebut berlangsung selama tiga hari yakni dari tanggal 21 sampai dengan 23 April 2022, diikuti oleh puluhan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jajaran Kodam XIV/Hasanuddin.

Baca juga: Gelar Silaturahim, Kepsek SDN 13 Kassi Roslina Terima Mahasiswa UMI

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Kodam (Irdam) XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos., mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan bimtek ini untuk membekali para peserta tentang esensi ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara komperensif dan mendalam agar terwujud kesamaan persepsi dalam pengelolaan dan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah di satuan yang pengadaannya menggunakan dana dari APBN/APBD.

Baca juga: DR HM Taufan Pawe SH MH Minta PTM di Sekolah Dievaluasi

Pangdam mengharapkan agar aplikasikan secara nyata materi Bimtek yang telah dipaparkan secara mendetail oleh narasumber dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem pengelolaan barang dan jasa secara baik dan benar di satuan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setelah kembali ke satuan, segera adakan evaluasi sampai sejauh mana hasil kinerja yang telah dicapai dalam hal pengelolaan barang dan jasa selama ini, " Tandasnya. 

Baca juga: Dianggap Menginspirasi, Mahasiswa dari 28 Kampus di Indonesia Temui Bupati Bantaeng

"Lakukan koordinasi dengan satuan lainnya ataupun staf terkait, guna menyempurnakan tata cara pengelolaan dan pengaturan pengadaan barang/jasa di satker masing-masing dan sekaligus untuk mencari kendala-kendala yang dialami agar segera diperbaiki, " Tambahnya. 

Untuk diketahui, kegiatan bimtek ini wajib dilaksanakan sebagai tuntutan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, yang mengisyaratkan setiap PPK wajib memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa tingkat dasar supaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus efektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan harus profesional.

Baca juga: Bupati Barru Didampingi Ketua TP PKK Buka Workshop Fakultas Kedokteran Unhas

Hadir pada kegiatan ini yakni para Asisten, para Kabalakdam dan Komandan satuan jajaran Kodam XIV/Hasanuddin, Pemateri dari Puslatbang LKPP bapak Irwan Basri S.Sos., Koordinator Wil Timur Gurindam serta bapak Edi Saputra Fasilitator LKPP LAN RI Makassar.